Monday, 3 Rabiul Akhir 1440 / 10 December 2018

Monday, 3 Rabiul Akhir 1440 / 10 December 2018

Kiai Ma'ruf: Pembangunan di Papua tidak Boleh Berhenti

Kamis 06 Dec 2018 23:04 WIB

Calon Wakil Presiden no urut satu, Ma'aruf Amin memberikan keterangan dalam jumpa media di Jakarta, Kamis (6/12). Ma'aruf Amin menggelar pertemuan dengan media untuk bediskusi dan memberikan pernyataan terkait isu yang berkembang.

Calon Wakil Presiden no urut satu, Ma'aruf Amin memberikan keterangan dalam jumpa media di Jakarta, Kamis (6/12). Ma'aruf Amin menggelar pertemuan dengan media untuk bediskusi dan memberikan pernyataan terkait isu yang berkembang.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Ada 19 pekerja PT Istaka Karya dibunuh oleh kelompok kriminal separatis bersenjata.

RAKYATKU.ME, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin menegaskan pembangunan infrastruktur di Papua tidak boleh terhenti karena peristiwa penembakan pekerja infrastruktur di sana. Seperti diketahui 19 pekerja PT Istaka Karya dibunuh oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pada Ahad (2/9).

"Jangan sampai karena adanya penembakan  kemudian ada keraguan atau berhenti membangun. Pembangunan harus berjalan terus," kata Ma'ruf Amin saat berbincang bersama media di rumahnya Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis (6/12).

Dia mengatakan, pembangunan harus tetap diteruskan karena masyarakat Papua sangat membutuhkan infrastruktur. Dia juga meminta aparat keamanan memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua.

"Pembangunan di sana sangat penting dalam rangka pemerataan fasilitas kepada masyarakat dan juga menghilangkan disparitas daerah. Jangan sampai kasus ini menimbulkan keraguan, harus dilanjutkan dan masyarakat Papua juga harus mendapatkan perlindungan prima, " jelasnya.

Ma'ruf mengaku prihatin atas masih terjadinya penembakan di Papua. Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan penilaian secara utuh terkait dalang kelompok kriminal bersenjata disana.

"Sampai saat ini kita masih sebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Apakah bisa disebut pemberontak, itu harus keputusan negara supaya tidak terjadi perbedaan. Kita akan coba sampaikan ke pemerintah untuk bisa menyampaikan penilaian yang utuh," jelasnya.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Rakyatku

BERITA LAINNYA